Tempo.com-Ketua
Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi, menegaskan, pemerintah
harus serius dalam melakukan sosialisasi soal rencana menerapkan penyederhanaan
penyebutan nilai mata uang atau redenominasi.
"Sosialisasi nyaris tidak ada. Kalau tidak
disosialisasikan dan didiseminasi bisa menimbulkan keresahan. Efek psikologis
lebih serius dibandingkan dengan efek ekonomi," ucap Tulus kepada Tempo,
Ahad, 16 Desember 2012.
Tulus menjelaskan, pemerintah harus melakukan sosialisasi
secara komprehensif kepada masyarakat. Ia mengeluhkan minimnya berita yang
terkait dengan rencana redenominasi tersebut.
Sosialisasi, menurut dia, menjadi penting untuk menghindari
salah kaprah di masyarakat. "Ini kan kekhawatirannya disamakan dengan
pemotongan nilai mata uang atau sanering," katanya.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Tutum
Rahanta, mendukung rencana redenominasi rupiah. Hanya saja, ia menegaskan perlu
ada sosiasasi sehingga semua pihak memahaminya. "Yang harus dijaga
informasi clear. Jangan sampai masyarakat melihat uang tambah kecil, lalu juga
pengaruhnya ke inflasi," katanya.
Tutum meyakinkan industri skala besar maupun retail juga tak
kesulitan untuk mengadaptasi perubahan penyebutan nilai mata uang. Toh, selama
ini secara teknis penyederhanaan sudah dilakukan. Sebut saja harga yang tertera
di restoran atau kafe kelas menengah atas.
"Secara tidak langsung sudah dilakukan, kerepotan
dengan angka yang banyak," ujarnya.
Menurut Tutum, jikapun industri harus mengubah sistem
pencatatan pada teknologi informasi, itu pun tak sulit. "Hari ini
dikatakan, besok diterapkan, bisa," ucapnya. Menurutnya, tak ada tambahan
dana juga untuk penyesuaian tersebut.
Ia menilai redenominasi penting dilakukan. Lantaran peyebutan
nilai mata uang saat ini sudah tidak logis. "Ekonomi boleh dibilang maju,
tapi kayak gini-ginian kita ketinggalan," ujarnya.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar